Polemik yang melibatkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, terus menuai sorotan publik. Ia dikritik keras setelah melontarkan sindiran bernada kasar dengan istilah “cangkem” saat menanggapi kritik dari Anwar Abbas, tokoh senior Muhammadiyah.
Kritik Anwar Abbas sebelumnya menyoroti kebijakan pemerintah yang menunjuk hanya dua perusahaan untuk menangani layanan haji 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Respons Dahnil yang kemudian viral di ruang publik dinilai melampaui batas etika komunikasi pejabat negara, terutama karena diarahkan kepada tokoh agama yang dihormati. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap bijak dan dewasa yang seharusnya ditunjukkan seorang pejabat publik.
Desakan evaluasi hingga pencopotan Dahnil pun mencuat, salah satunya disuarakan oleh aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris. Ia menegaskan bahwa pejabat negara wajib menjaga etika, adab, serta penghormatan terhadap kritik yang disampaikan secara konstitusional dan bermartabat.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Dahnil maupun pernyataan pemerintah terkait polemik tersebut. Kasus ini pun menjadi pengingat pentingnya sensitivitas komunikasi, etika kekuasaan, serta penghormatan terhadap tokoh agama dalam ruang publik.
📌 Bagaimana pendapat Anda?